PADANG, Ladokutunews.id — Guna memastikan keselamatan warga dan percepatan pembenahan infrastruktur, tim gabungan dari DPRD Provinsi Sumatera Barat, DPRD Kota Padang, hingga jajaran Pemerintah Kota Padang turun langsung meninjau sejumlah jembatan di Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. (22.08.26)
Peninjauan lapangan tersebut difokuskan pada tiga titik vital, yakni Jembatan Lubuk Sariak, Jembatan Baringin, dan Jembatan Gurun Kudu. Kegiatan ini dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Sumbar Verry Mulyadi dan Iqra Chissa, Anggota DPRD Kota Padang Helmi Moesim dan Miswar Jambak, serta perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Camat Lubuk Kilangan, Lurah setempat, hingga tokoh masyarakat.
Anggota DPRD Provinsi Sumbar, Verry Mulyadi, menegaskan pentingnya langkah cepat dari pemerintah daerah untuk merespons kondisi infrastruktur yang mulai memprihatinkan. Menurutnya, akses jembatan yang memadai merupakan urat nadi perekonomian masyarakat setempat.
Senada dengan hal tersebut, Anggota DPRD Sumbar Iqra Chissa menyampaikan bahwa sinergi antara pemerintah provinsi dan kota sangat dibutuhkan agar penganggaran serta perbaikan fisik jembatan dapat terealisasi tanpa hambatan birokrasi yang berbelit.
Dari tingkat daerah, Anggota DPRD Kota Padang Helmi Moesim menekankan bahwa peninjauan ini bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk pengawasan aktif atas aspirasi warga yang menginginkan fasilitas publik aman dan layak.
Sementara itu, Anggota DPRD Kota Padang Miswar Jambak menambahkan bahwa pihak legislatif akan terus mengawal proses evaluasi teknis dari Dinas PUPR agar langkah penanganan—baik pemeliharaan berkala maupun rekonstruksi total—dapat segera masuk dalam skala prioritas anggaran.
Kehadiran jajaran lintas sektor di lapangan ini mendapat apresiasi hangat dari para tokoh masyarakat Lubuk Kilangan. Warga berharap hasil tinjauan ini dapat segera ditindaklanjuti dengan aksi nyata, mengingat fungsi jembatan-jembatan tersebut sangat vital dalam menunjang mobilitas harian, akses pendidikan anak sekolah, hingga jalur distribusi hasil pertanian dan perdagangan warga sekitar.
Pemerintah Kota Padang melalui Dinas PUPR berkomitmen untuk segera menyusun kajian teknis dan pemetaan anggaran berdasarkan hasil temuan di lapangan.
Sinergi antara wakil rakyat di tingkat provinsi dan kota ini diharapkan menjadi momentum percepatan pembangunan infrastruktur daerah yang lebih kokoh, tanggap bencana, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Padang. (AM)