Ladokutunews.id - Padang - Mega proyek Urban Flood Control System Improvement in Selected Cities Phase II – Padang Sub Project di Sungai Batang Kandis, Kota Padang, dengan nilai kontrak Rp110.801.815.000 yang dikelola Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V menjadi sorotan setelah hasil pemeriksaan mengungkap permasalahan senilai Rp4.706.986.448,23.
Temuan tersebut meliputi dugaan kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp2.606.384.648,23 serta pembayaran Material on Site (MoS) sebesar Rp2.100.601.800,00 yang disebut belum memenuhi ketentuan kontrak.
Besarnya nilai temuan pada proyek yang dibiayai melalui pinjaman Japan International Cooperation Agency (JICA) itu memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan proyek.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, dugaan kekurangan volume pekerjaan ditemukan pada sejumlah item pekerjaan utama, antara lain pasangan batu 650–800 kilogram dengan pemasangan geotekstil, pasangan batu koral, serta pengadaan dan pemasangan box culvert precast.
Selisih antara volume dalam kontrak dengan hasil pemeriksaan fisik menunjukkan adanya pembayaran yang berpotensi tidak sepenuhnya didukung oleh realisasi pekerjaan di lapangan.
Selain itu, pemeriksaan juga menemukan pembayaran Material on Site (MoS) senilai Rp2.100.601.800,00, atau 30 persen dari nilai pengadaan Mobile Pump 2 x 250 Ldt sebesar Rp7.002.006.000,00.
Pembayaran dilakukan berdasarkan dokumen Purchase Order, namun hasil pemeriksaan fisik pada 1 Oktober 2025 menunjukkan bahwa unit mobile pump tersebut belum berada di lokasi pekerjaan.
Dua temuan tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan. Bagaimana proses verifikasi pembayaran dilakukan?
Apakah seluruh persyaratan kontrak telah dipenuhi sebelum dana dicairkan?
Siapa yang bertanggung jawab memastikan pembayaran dilakukan berdasarkan progres fisik yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan?
Pertanyaan-pertanyaan itu menjadi penting mengingat proyek ini menggunakan pembiayaan pinjaman luar negeri yang menuntut standar pengelolaan dan pengawasan yang tinggi.
Sebagai proyek yang didanai melalui pinjaman JICA, setiap tahapan pekerjaan seharusnya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap ketentuan kontrak.
Temuan hasil pemeriksaan menjadi bagian dari mekanisme pengawasan yang perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan agar proyek dapat mencapai tujuan pembangunannya secara optimal.
Menanggapi temuan tersebut, Ketua Umum LSM P2NAPAS (Perkumpulan Pemuda Nusantara Pas-Aman), Ahmad Husein Batu Bara, meminta agar seluruh hasil pemeriksaan tidak berhenti sebagai catatan administratif semata.
«”Temuan hampir Rp4,7 miliar bukan angka yang kecil. Audit menyeluruh harus segera dilakukan agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai pelaksanaan proyek ini. Seluruh proses, mulai dari perencanaan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan hingga pembayaran, perlu diperiksa secara menyeluruh. Jangan sampai proyek bernilai lebih dari Rp110 miliar yang dibiayai dengan uang negara dan pinjaman luar negeri justru menyisakan persoalan yang merugikan kepentingan publik,” tegas Ahmad Husein Batu Bara.»
Menurutnya, apabila benar terdapat kekurangan volume pekerjaan maupun pembayaran yang belum memenuhi ketentuan kontrak, maka seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan wajib segera ditindaklanjuti.
«”Apabila dari pemeriksaan lanjutan ditemukan adanya bukti pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, maka aparat penegak hukum harus menindaklanjutinya secara profesional, objektif, transparan, dan tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada toleransi terhadap setiap penyimpangan penggunaan uang negara,” ujarnya.»
Ia juga mendesak Balai Wilayah Sungai Sumatera V untuk segera menyampaikan penjelasan resmi kepada masyarakat mengenai langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut.
«”Transparansi merupakan kewajiban badan publik. Penjelasan yang terbuka akan mencegah berkembangnya spekulasi sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola proyek pemerintah. Publik berhak mengetahui bagaimana tindak lanjut atas setiap temuan pemeriksaan dilakukan,” tambahnya.»
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Balai Wilayah Sungai Sumatera V, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), maupun pihak terkait lainnya belum memberikan keterangan resmi mengenai tindak lanjut atas hasil pemeriksaan tersebut.
Publik kini menunggu langkah konkret dari BWS Sumatera V, kementerian terkait, aparat pengawasan, maupun aparat penegak hukum. Mengingat proyek ini bernilai lebih dari Rp110 miliar dan dibiayai melalui pinjaman luar negeri, setiap temuan hasil pemeriksaan perlu ditindaklanjuti secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan hukum.
Audit menyeluruh diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai pelaksanaan proyek sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pe
mbangunan dan pengelolaan keuangan negara.