PADANG, Ladokutunews.id — Jagat media sosial dan ruang publik di Sumatra Barat mendadak digegerkan oleh beredarnya rekaman video bermuatan asusila. Video tersebut memicu perbincangan hangat lantaran pemeran di dalamnya diduga kuat merupakan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar.
Berdasarkan informasi dan potongan dokumen yang diterima redaksi, terdapat dua rekaman video dengan durasi berbeda yang mengabadikan aksi tidak terpuji tersebut. Narasi yang menyertai unggahan itu mengklaim bahwa tindakan tersebut dilakukan oleh oknum pegawai di instansi pemerintahan lokal.
Pemeran pria dalam video tersebut disinyalir merupakan seorang pejabat aktif Eselon II di lingkungan Pemprov Sumbar yang diketahui telah berkeluarga. Sementara itu, pemeran wanita disebut-sebut merupakan oknum ASN yang menjabat sebagai pejabat Eselon IV.
Dari pengamatan visual awal, kedua video tersebut tampak diambil di lokasi yang sama, yaitu sebuah ruang kerja kantor. Pada video pertama, terduga oknum terlihat mengenakan pakaian batik, sedangkan pada video kedua keduanya tampak mengenakan seragam dinas harian.
Kendati narasi di media sosial berkembang cepat, kebenaran identitas pemeran, lokasi pengambilan gambar, hingga waktu pasti kejadian dalam rekaman tersebut belum dapat diverifikasi secara independen. Hingga saat ini, belum ada bukti otentik yang mengonfirmasi keterlibatan langsung pejabat yang dituduhkan.
Redaksi menekankan pentingnya mengedepankan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence). Seluruh pihak diimbau tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum adanya keterangan resmi atau hasil investigasi mendalam dari pihak berwenang.
Kasus ini pun mulai memantik respons dari berbagai kalangan masyarakat serta pengamat birokrasi di Sumatra Barat. Banyak pihak mendesak agar Badan Kepegawaian Daerah (BKD) serta Inspektorat segera turun tangan untuk melakukan penelusuran fakta.
Langkah cepat dan transparan dari Pemprov Sumbar dinilai sangat krusial guna menjaga integritas serta nama baik institusi pemerintahan. Jika dugaan ini terbukti benar, sanksi tegas sesuai aturan disiplin ASN diharapkan dapat ditegakkan tanpa pandang bulu.
Hingga berita ini diturunkan, awak media masih terus berupaya mengonfirmasi pihak-pihak terkait, termasuk meminta tanggapan resmi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemprov Sumbar guna memberikan kejelasan atas isu yang beredar. (AM)