PADANG — Ladokutunews.id - Penyaluran bantuan tunai bagi warga terdampak bencana di Kelurahan Gunung Sariak, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, menjadi perhatian publik setelah proses pencairannya pada Senin malam, 10 Agustus 2026, di Kantor Lurah Gunung Sariak diwarnai kekisruhan dan kemudian viral di media sosial.
Persoalan tersebut mendapat perhatian serius dari Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion. Ia menilai pendataan warga terdampak bencana harus dilakukan secara cepat dan akurat agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.
Muharlion meminta Pemerintah Kota Padang menjelaskan secara terbuka kriteria dan standar warga yang berhak menerima bantuan bencana. Menurutnya, transparansi diperlukan agar masyarakat memahami dasar penetapan penerima bantuan dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah warga.
Ia juga mendorong agar informasi mengenai kriteria penerima disampaikan secara luas, mulai dari tingkat kelurahan hingga RT/RW, termasuk melalui media massa, pamflet maupun pengumuman resmi. Bahkan, menurut Muharlion, standar penerima bantuan perlu dikaji secara terbuka agar persoalan data dapat diminimalkan.
Selain persoalan pendataan, Ketua DPRD Kota Padang tersebut juga mendesak Pemko Padang segera memastikan pencairan bantuan tahap II bagi warga terdampak banjir yang belum menerima bantuan.
Pemerintah, kata dia, perlu memberikan kepastian mengenai jadwal pencairan sehingga masyarakat tidak berada dalam ketidakpastian mengenai kapan bantuan akan disalurkan.
Dorong Evaluasi dan Keterbukaan
Kisruh yang terjadi di Gunung Sariak menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi mekanisme pendataan dan penyaluran bantuan bencana.
Bantuan bagi korban bencana merupakan bentuk kehadiran negara sekaligus amanah yang harus diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria. Karena itu, akurasi data, keterbukaan kriteria penerima, sosialisasi, serta kepastian jadwal pencairan menjadi hal penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
Publik tentu berharap persoalan yang muncul di Gunung Sariak dapat diselesaikan secara terbuka, objektif dan mengutamakan kepentingan warga terdampak bencana.